• Dilaksanakan secara bersamaan oleh ke 6 (enam) komite APKI
• Dikoordinasi dan difasilitasi oleh Direktur Eksekutif APKI, berdasarkan arahan dan dipantau oleh Ketua Umum.
• Dilaksanakan dalam suatu jangka waktu (time frame) yang disepakati bersama sehingga kinerja APKI dapat diukur secara jelas
• Di pertanggungjawabkan di Rapat Kerja Tahunan APKI

Informasi dan Clearing House

1. Peraturan perundang-undangan, seperti:
   • UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
   • Perpres No 61/2011 mengenai RAN-GRK; Perpres No 71/2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional
   • UU no 40/2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
   • UU No 39/1999 yang mengadopsi UN Declaration on Human Rights, dll
2. Standard/Norma/Panduan/Nasional dan Internasional dalam kegiatan proses maupun produk dari industri pulp dan kertas, seperti:
• Permenhut 2009: Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
• SNI : 9000, 14000, 17025
• FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship-FSC-STD-01-001
• Forest Law Enforcement Governance and Trade a�� Voluntary Partnership Agreement (FLEGT a�� VPA), dll

1. Melakukan kegiatan diseluruh aspek kegiatan industri pulp dan kertas mulai dari hulu sampai ke hilir (Life Cycle Analysis/assessment), yaitu :
   • Pelatihan-pelatihan
   • Peningkatan kesadaran (awareness building)
   • Pendidikan formal (Akademi Teknologi Pulp dan Kertas) dan informal (on the job training)
   • Bantuan teknis (technical assistance)
2. Mengupayakan legalitas status Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) untuk meningkatkan kredibilitas alumni ATPK

KOMUNIKASI DAN NETWORKING

1. Memproduksi leaflet/brosur-brosur mengenai APKI
2. Memelihara mailing list anggota APKI, dan memperbaruinya
3. Mengembangkan website APKI
4. Melakukan upaya diplomasi dan negosiasi, seperti:
   • Melakukan pertemuan rutin dengan Duta Besar negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia
   • Mewakili APKI di forum-forum bisnis nasional, regional maupun internasional
5. Menyusun Strategi Komunikasi :
   1. Eksternal – untuk mengatasi masalah pemasaran dan tuduhan dumping serta a�?black campaigna�? yang dilakukan oleh LSM internasional
   2. Internal a�� meningkatkan koordinasi antar anggota, dan koordinasi dengan LSM, media, pemerintah dan asosiasi terkait lainnya di dalam negeri
6. Meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah, kalangan bisnis dan stakeholder lain yang relevan (seperti akademia, lembaga riset, dll)
7. Membentuk Forum Dialog/konsultasi untuk memfasilitasi proses konsultatif, internal dan eksternal

PROGRAM KERJA UTAMA